• Terbaru
• Teraktif

• Sabtu, 20/03/2010 15:04 WIB
  Harga Emas Bergeming
• Sabtu, 20/03/2010 14:05 WIB
  Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 17,549 Triliun
• Sabtu, 20/03/2010 13:54 WIB
  Sebelum Obama Datang, SBY Harus Perbaiki Tata Ekonomi RI
• Sabtu, 20/03/2010 13:24 WIB
  Keluh Kesah Petani Rotan Indonesia
• Sabtu, 20/03/2010 12:09 WIB
  Makin Akrab dengan AS, RI Makin Untung
• Sabtu, 20/03/2010 11:56 WIB
  Industri Diminta Hemat Konsumsi Gas

Senin, 14/07/2008 12:39 WIB
Momentum Privatisasi Jangan Sampai Lewat
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Program privatisasi BUMN yang akan dilakukan pemerintah di tahun ini kembali terganjal persetujuan dari DPR yang tak kunjung keluar. Akibatnya hingga semester II-2008 belum ada satu pun program privatisasi yang dapat terealisasi.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (14/7/2008).

"Privatisasi ini adalah momentum, jadi kita harapkan ada pemahaman yang sama bahwa ini(privatisasi) agak urgent. Kalau momentum itu lewat maka akan sulit," katanya.

Said merasa dalam hal rencana privatisasi pemerintah, jangan terus-menerus pemerintah yang selalu disalahkan. "Proses legislasi terkadang menjadi kendala, sehingga program ini terhambat, tidak fair apabila pemerintah disalahkan padahal kendalanya di DPR," ujarnya.

Dikatakannya, jika melihat momentum saat ini, BUMN industri baja dan perkebunan seperti PT Krakatau Steel dan PTPN, momentumnya sangat bagus saat ini. "Jadi jangan sampai momentum ini lewat begitu saja," ujarnya.

Memang sampai saat ini persetujuan privatisasi justru diberikan hanya kepada BUMN di bidang karya yang jika dilakukan IPO pasar sedang tidak potensial.

"Jika momentum ini lewat, maka sangat disayangkan sekali. Kita selalu siap 24 jam untuk membahas dengan DPR, bahkan Sabtu dan Minggu juga oke," imbuhnya.

"Seperti Garuda momentumnya lagi bagus, penerbangan lagi bagus, jangan sampai momentum lewat pemerintah disalahlan, semua kita siap tapi kan tunggu persetujuan DPR. Kita inventarisasi apa yang jadi tanggung jawab pemerintah sudah selesai semua," lanjut Said.

Said mengatakan harapan pemerintah sejak kuartal I-2008 harusnya sudah ada persetujuan yang keluar dari DPR sehingga program privatisasi bisa berjalan dengan baik dan sesuai jadwal. (dnl/ir)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• Pemerintah Tidak Mau Paksakan Privatisasi 3 BUMN di 2008
• Tutup Setoran BUMN, Saham-saham Minoritas Segera Dilepas
• Privatisasi PTPN dan KS Cocok dengan Kondisi Pasar