• Terbaru
• Teraktif

• Jumat, 19/03/2010 11:58 WIB
  Hutan Lindung Bisa Digunakan Untuk Kegiatan Bisnis
• Jumat, 19/03/2010 10:25 WIB
  Hatta: Menara Telekomunikasi 100% untuk Investor Lokal
• Kamis, 18/03/2010 20:13 WIB
  RI Ajak China Bangun Industri Manufaktur
• Kamis, 18/03/2010 18:34 WIB
  Nestle Tetap Beli Sebagian CPO dari Indonesia
• Kamis, 18/03/2010 18:24 WIB
  Krisis Eropa Jadi Peluang Masuknya Modal Asing ke RI
• Kamis, 18/03/2010 17:15 WIB
  Petani Sawit Geram Pemutusan Kontrak CPO Terulang

Rabu, 19/11/2008 18:15 WIB
RI Minta Negara Berkembang Bisa Lebih Berperan di IMF
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Reformasi dari lembaga mulilateral IMF (International Monetary Fund) harus dilakukan. Peranan negara maju seperti Amerika Serikat atau Eropa yang mempunyai hak veto dalam pengambilan keputusan di IMF sudah tidak relevan lagi.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (19/11/2008).

"Kalau anda lihat komposisi G20 walaupun Eropa masih agak terlalu banyak, tapi emerging country juga sudah mulai dominan," kata Sri Mulyani.

"Di IMF, refleksinya akan sama. Selama ini voice atau yang disebut peranan atau suara pengambilan keputusan oleh negara-negara berkembang perlu dikoreksi lebih tinggi sehingga keputusan-keputusan bisa dianggap legitimate dan sesuai dengan aspirasi yang lebih adil di antara ekonomi dunia," imbuh mantan Direktur IMF ini.

Dengan demikian, maka dominasi dari AS dan Eropa di dalam IMF menjadi tidak ada apalagi krisis keuangan global yang terjadi saat ini bermula dari krisis keuangan di AS.

"Di IMF kan ada veto AS, karena AS pegang 18%, kalau ada keputusan yang fundamental itu membutuhkan 85% approval. Jadi kalau AS bilang enggak pasti enggak akan bisa, karena dia pegang 18%. Ini juga suatu pertanyaan apakah suatu negara mem-veto itu masih valid di dalam suatu konstelasi dunia yang makin terkait," katanya.

Dilanjutkan Sri Mulyani, dalam IMF sendiri struktur pengambilan keputusan selama ini antar menteri keuangan atau gubernur bank sentral kepada executive director perlu disederhanakan.

Selain itu, fasilitas pendanaan dari IMF kembali menjadi salah satu alternatif bagi Indonesia untuk membiayai defisit anggaran atau persoalan neraca pembayaran. Sehingga bisa memberikan sinyal yang kuat kepada para pelaku ekonomi di Indonesia bahwa kalaupun ada penyesuaian perekonomian di tengah krisis yang terjadi, pemerintah tetap bisa menerapkan kesimbangan ekonomi.

"Jadi yang kita lakukan secara seimbang adalah memberi sinyal pada pelaku ekonomi bahwa kalaupun adjustment atau ada suatu penyelesaian terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, ini diupayakan terus keseimbangan ekonomi sehingga tidak terjadi entah budget defisit atau persoalan neraca pembayaran," paparnya.


(dnl/qom)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• IMF dan Bank Dunia Harus direformasi
• RI Bisa Ngutang IMF Lagi, Tapi Jangan Ada Syarat LoI
• RI Boleh Pakai Fasilitas Pendanaan Darurat IMF