• Terbaru
• Teraktif

• Sabtu, 20/03/2010 15:04 WIB
  Harga Emas Bergeming
• Sabtu, 20/03/2010 14:05 WIB
  Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 17,549 Triliun
• Sabtu, 20/03/2010 13:54 WIB
  Sebelum Obama Datang, SBY Harus Perbaiki Tata Ekonomi RI
• Sabtu, 20/03/2010 13:24 WIB
  Keluh Kesah Petani Rotan Indonesia
• Sabtu, 20/03/2010 12:09 WIB
  Makin Akrab dengan AS, RI Makin Untung
• Sabtu, 20/03/2010 11:56 WIB
  Industri Diminta Hemat Konsumsi Gas

Kamis, 18/12/2008 16:52 WIB
DPR Minta Pemerintah Ajukan RUU JPSK yang Baru
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - DPR meminta pemerintah mengajukan RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang baru. Perpu no 4 tahun 2008 tentang JPSK yang diajukan untuk menjadi UU, ditolak oleh DPR. Keputusan itu diambil setelah lobi-lobi selama 30 menit.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, setelah dilakukan rapat konsultasi dipimpin Ketua DPR yang dihadiri fraksi-fraksi dicapai kesepakatan 4 fraksi menyetujui dan menerima, dua fraksi belum menyetujui dan 4 fraksi menolak.

Fraksi yang menyetujui adalah dari PPP, PDS, PD, PKS. Sementara dua fraksi yang belum menyetujui adalah Partai Golkar dan Bintang Pelopor Demokrasi dan 4 fraksi yang menolak adalah PDIP, PAN, PBR dan FKB.

"Jadi hasilnya menyepakati meminta pemerintah mengajukan RUU JPSK sebelum 19 Januari 2009 yang akan ditindaklanjuti sebagaimana mekanisme dewan yang berlaku," jelas Agung yang menjadi pimpinan sidang dalam sidang paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/12/2008).

Anggota Komisi XI DPR RI dari FKB, Misbah Hidayat mengatakan, pemerintah diminta mengajukan RUU baru paling lambat 18 Januari. "Karena Perpu yang sekarang ditolak. Jalan tengah yang kita ambil, pemerintah harus mengajukan RUU Pembentukan JPSK," ujarnya.



(qom/ir)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• Menkeu Terus Yakinkan DPR Soal Perpu JPSK
• DPR Sahkan 2 Perpu Krisis Jadi UU
• DPR Tidak Cocok dengan Desain Perpu JPSK