• Terbaru
• Teraktif

• Sabtu, 20/03/2010 15:04 WIB
  Harga Emas Bergeming
• Sabtu, 20/03/2010 14:05 WIB
  Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 17,549 Triliun
• Sabtu, 20/03/2010 13:54 WIB
  Sebelum Obama Datang, SBY Harus Perbaiki Tata Ekonomi RI
• Sabtu, 20/03/2010 13:24 WIB
  Keluh Kesah Petani Rotan Indonesia
• Sabtu, 20/03/2010 12:09 WIB
  Makin Akrab dengan AS, RI Makin Untung
• Sabtu, 20/03/2010 11:56 WIB
  Industri Diminta Hemat Konsumsi Gas

Senin, 22/06/2009 08:15 WIB
6 Indikator Pengelolaan Utang RI Membaik Versi Pemerintah
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - Pemerintah bingung karena masalah utang Indonesia terus dipersoalkan. Padahal saat ini pengelolaan utang Indonesia semakin membaik yang dilihat dari berbagai indikator.

Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto mengatakan indikator yang menyatakan pengelolaan utang membaik adalah:

Pertama, utang nominal bertambah tapi PDB naik tajam sehingga rasio utang/PDB turun tajam terutama sejak 2005.

Kedua, tambahan pinjaman luar negeri netto negatif sejak 2005, artinya Indonesia membayar pinjaman luar negeri jauh lebih besar dari penarikan pinjaman baru.

Ketiga, utang yang bertambah (nominalnya) adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SUN & Sukuk) rupiah yang diterbitkan di dalam negeri agar dapat mengurangi pinjaman luar negeri sekaligus mendorong pengembangan pasar modal.

Keempat, rezim sebelum Pemerintahan saat ini mengandalkan penjualan aset negara melalui privatisasi dan penjualan aset bank rekap.

"Kwik Kian Gie termasuk yang 'mengamini' penjualan aset ke asing, meskipun sekarang bilang ketika itu dia tidak berdaya," tegas Rahmat kepada detikFinance, Senin (22/6/2009).

Kelima, dalam sejarah kredit rating RI, selama rezim sebelum SBY pernah mengalami 'SELECTIVE DEFAULT' 2 kali. Rahmat menjelaskan, artinya perekonomian negara dianggap brengsek dan tidak bisa bayar utang. 

"Sejak 2005 peringkat RI membaik dan tahun 2009 Moody's justru memperbaiki outlook rating RI dari stable ke POSITIF, meskipun di tengah krisis banyak negara rating turun termasuk negara maju seperti Jepang, UK dan kemungkinan AS," tegasnya.

Keenam, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas bagian anggaran pengelolaan utang.

"Artinya khusus untuk pengelolaan utang, BPK telah memberikan nilai terbaik baik,
meskipun LKPP secara keseluruhan masih disclaimer karena masih adanya kelemahan
pengeloaan keuangan di berbagai Kementerian/Lembaga," tutur Rahmat.

Ia menjelaskan, setiap penambahan utang harus melalui mekanisme APBN dengan persetujuan DPR. Pengelolaannya dilakukan Pemerintah (Menkeu, Meneg PPN/Ketua Bappenas, BI,) dan pengawasan pasar Surat Berharga Negara (SUN dan Sukuk) oleh Bapepam-LK.

"Selalu dilakukan rekonsiliasi data utang secara periodik oleh Depkeu dan BI," tambah Rahmat.

Dikatakannya, pengumuman Moody's pada 11 Juni 2009 mengakui dalam hal utang, Indonesia masih dalam batas aman. Moody's beberapa waktu lalu memang menaikkan outlook peringkat utang Indonesia dari 'stabil' menjadi 'positif'.

Ia juga mengungkapkan, rasio utang Indonesia terus turun:

• Tahun 1995: 29%
• Tahun 1996: 24%
• Tahun 1997: 38%
• Tahun 2009: 32%.

"Ini jelas lebih rendah dari sebelum masa krisis 1998," pungkas Rahmat.




(dnl/qom)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• Rasio Utang RI Lebih Rendah dari Negara Maju
• Menkeu: Utang Jadi Isu Semua Negara
• Pemerintah Siap Beberkan Utang Negara