• Terbaru
• Teraktif

• Sabtu, 20/03/2010 15:04 WIB
  Harga Emas Bergeming
• Sabtu, 20/03/2010 14:05 WIB
  Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 17,549 Triliun
• Sabtu, 20/03/2010 13:54 WIB
  Sebelum Obama Datang, SBY Harus Perbaiki Tata Ekonomi RI
• Sabtu, 20/03/2010 13:24 WIB
  Keluh Kesah Petani Rotan Indonesia
• Sabtu, 20/03/2010 12:09 WIB
  Makin Akrab dengan AS, RI Makin Untung
• Sabtu, 20/03/2010 11:56 WIB
  Industri Diminta Hemat Konsumsi Gas

Senin, 09/11/2009 19:54 WIB
Pemerintah Siap Layani Gugatan Pukuafu
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance

Jakarta - Pemerintah siap melayani gugatan yang dilayangkan Pukuafu selaku pemegang saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) atas dugaan tindak pidana dalam kasus divestasi 31% saham perusahaan tambang tersebut.

"Kami siap melayani gugatan itu. Kan itu boleh-boleh saja, kamu menuntut saya juga boleh saja," ujar Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, Bambang Setiawan usai menghadiri Rapat kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2009).

Bambang menyatakan, pihaknya tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Newmont dengan Pukuafu bahwa 31 persen saham yang harus didivestasikan Newmont menjadi hak Pukuafu.

"Kami tidak tahu soal itu. Mungkin itu sudah ada di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) mereka (Newmont dan Pukuafu), kalau Pukuafu berhak ambil itu," ungkapnya.

Menurut Bambang, keputusan pemerintah mengajukan kasus ini ke abitrase internasional disebabkan Newmont dinilai lalai dalam proses divestasi yang diatur dalam Kontrak Karya (KK).

"Kami ajukan abitrase dengan dia gara-gara kontrak. Karena dia tidak memenuhi jadwal divestasi sesuai KK dan sahamnya tidak bisa bebas gadai makanya kita bawa ke abitrase," jelasnya.

(epi/dnl)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• Pukuafu Siap Pidanakan Kasus Divestasi 31% Saham Newmont
• Pemda NTB dan Newmont Sudah Teken SPA
• Perjanjian Jual Beli 10% Saham Newmont Batal Diteken Hari ini