• Terbaru
• Teraktif

• Jumat, 19/03/2010 14:04 WIB
  Pemerintah Incar Pertumbuhan Ekonomi 6,3% di 2011
• Jumat, 19/03/2010 13:59 WIB
  Menteri ESDM Kritik Pelanggan Listrik Kaya yang Manja
• Jumat, 19/03/2010 13:42 WIB
  Dephub Upayakan Pesawat Latih Bisa Bebas Pajak
• Jumat, 19/03/2010 13:13 WIB
  Boediono: Dana Ditambah Sampai Kemiskinan Sirna
• Jumat, 19/03/2010 12:38 WIB
  Sri Mulyani: Inflasi Maret Bisa Sangat Rendah
• Jumat, 19/03/2010 11:58 WIB
  Hutan Lindung Bisa Digunakan Untuk Kegiatan Bisnis

Rabu, 16/12/2009 18:34 WIB
Putus Kontrak Dengan Sinar Mas, Unilever Pilih Dengar Tetangga Sebelah
Suhendra - detikFinance

Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyesalkan langkah Unilever yang melakukan tindakan sepihak dan terburu-buru terkait penghentian pembelian sementara produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terhadap Sinar Mas (Smart).

Unilever dinilai oleh Gapki lebih memilih mendengarkan Greenpeace yang merupakan bukan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Tindakan ini juga mencerminkan sikap tidak percaya terhadap hukum pemerintah Indonesia terkait pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit di Tanah Air.

Hal ini disampaikan oleh Sekrtaris Umum Gapki Joko Supriyono dalam acara konferensi pers di kantor Gapki, Jakarta, Rabu (16/12/2009).

Dikatakan Joko, sebagai sesama anggota RSPO seharusnya Unilever memanfaatkan forum RSPO untuk melakukan klarifikasi melalui dialog. Adanya peristiwa ini terkesan pihak Unilever mengabaikan prosedur dan mekanisme klarifikasi yang dalam RSPO.

Hal ini menunjukan sikap Unilever yang tidak fair sebagai salah satu anggota yang mempelopori berdirinya RSPO. "Unilever itu anggota RSPO tetapi rupanya lebih mendengar laporan dari tetangga (Greenpeace)," tegas Joko.

Pasca kejadian ini ia yakin posisi RSPO  akan kehilangan kredibilitas di mata anggotanya. Mengingat hal semacam itu tidak menutup kemungkinan akan menimpa pelaku usaha (produsen) sawit lainnya termasuk yang berada di luar Indonesia yang menjadi anggota RSPO. "Saya yakin kredibilitas RSPO akan semakin turun," katanya.

Meskipun sampai saat ini, lanjut Joko, Gapki belum mengambil langkah apapun termasuk melakukan langkah ekstrim dengan keluar dari RSPO.

"Kalau keluar (dari RSPO)  terlalu vulgar, seharusnya RSPO proaktif kalau tidak kredibelitasnya bisa turun, kalau tidak cepat mengambil action ," katanya.

Sementara itu Presiden Direktur Smart Tbk Daud Dharsono mengatakan sampai saat ini pihaknya belum memutuskan untuk mengambil langkah hukum kepada Greenpeace terlebih lagi kepada Unilever. Mengingat pihak Unilever hanya menghentikan sementara pembelian CPO dari Smart hingga ada perbaikan dari pihak Smart.

"Smart belum memutuskan mengambil tindakan hukum kepada Unilever dan Greenpeace," ucap Daud.

(hen/dnl)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• Investor Malaysia Siap Garap 10.000 Hektar Lahan Sawit di Sulawesi
• RI Ajak Malaysia Kembangkan Industri Hilir CPO
• Rambah CPO, Pupuk Kaltim Investasi Rp 540 Miliar