• Terbaru
• Teraktif

• Jumat, 19/03/2010 17:21 WIB
  Indocement Bidik Pertumbuhan Penjualan 6% di 2010
• Jumat, 19/03/2010 17:19 WIB
  Recapital Siap Eksekusi Rights Issue Bank Eksekutif Hingga Rp 500 M
• Jumat, 19/03/2010 16:55 WIB
  Ubah Skema Akuisisi Bank Eksekutif, Recapital Cs Taruh Deposito Rp 180 M
• Jumat, 19/03/2010 16:48 WIB
  Indocement Bangun PLTU Senilai US$ 150 Juta
• Jumat, 19/03/2010 16:09 WIB
  IHSG Cetak 5 Poin Dalam Volatilitas Tinggi
• Jumat, 19/03/2010 16:02 WIB
  BTPN Terbitkan Obligasi Rp 750 Miliar

Selasa, 09/02/2010 12:18 WIB
Pemerintah Lepas Saham BMRI dan BBNI Tahun Ini
Whery Enggo Prayogi - detikFinance

Jakarta - Pemerintah akan melepas kembali kepemilikan sahamnya di PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dalam rangka memperbesar porsi saham publik (free float) menjadi 40% pada tahun 2010.

Dengan aksi ini, dua perusahaan pelat merah tersebut akan mendapat insentif pajak sebesar 5%, sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Mudah-mudahan tahun ini untuk penambahan saham ke publik untuk BNI dan Mandiri. Prosesnya masih terus kita lakukan. Semesternya berapa belum bisa kami ungkap," kata Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar saat ditemui usai pencatatan saham perdana (listing) PTPP di Bursa Efek Indonesia (BEI) SCBD Jakarta Selasa (9/2/2010).

Ia menambahkan, saat ini porsi saham publik di Bank Mandiri sekitar 33%. Pada tahun ini direncanakan akan bertambah menjadi 40%. Pun demikian dengan BBNI, publik berhak mendapat porsi yang lebih besar, yaitu sebesar 40%.

"Saham publik BNI kan sekarang 15%. Nanti akan menjadi mendekati 40%.," paparnya.

Menurutnya, selain untuk keperluan memperoleh modal tambahan untuk kegiatan operasional bank-bank tersebut, penambahan saham free float juga bertujuan untuk memperoleh insentif pajak dari pemerintah.

"Alasannya ini (free float) untuk insetif pajak 5%. Dari  korporasi menghendaki hal ini," tutur Mustafa.

Lanjut Mustafa, meski rencana itu sudah diagendakan untuk tahun ini, mekanisme penawaran saham nantinya belum bisa ditentukan. "Ada dua kemungkinan kalau tidak rights issue kita pertimbangkan pula opsi secondary offering. Pokoknya masih dibahas antara dua pilihan itu," jelasnya

Namun free float tetap harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Ini memerlukan persetujuan DPR juga. Kita akan bahas sejauh mana permohonan ini diusulkan kepada DPR," ujarnya.

 

 

(wep/dro)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• Laba 3 BUMN 'Tbk' Turun Selama 2009
• Pemerintah Dorong Penerbitan Obligasi BUMN
• Pemerintah Dorong Rights Issue Bank Mandiri