• Terbaru
• Teraktif

• Sabtu, 20/03/2010 15:04 WIB
  Harga Emas Bergeming
• Sabtu, 20/03/2010 14:05 WIB
  Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 17,549 Triliun
• Sabtu, 20/03/2010 13:54 WIB
  Sebelum Obama Datang, SBY Harus Perbaiki Tata Ekonomi RI
• Sabtu, 20/03/2010 13:24 WIB
  Keluh Kesah Petani Rotan Indonesia
• Sabtu, 20/03/2010 12:09 WIB
  Makin Akrab dengan AS, RI Makin Untung
• Sabtu, 20/03/2010 11:56 WIB
  Industri Diminta Hemat Konsumsi Gas

Selasa, 09/02/2010 17:36 WIB
32,5 Juta Orang Indonesia Berada di Level Kemiskinan Ekstrim
Ramdhania El Hida - detikFinance

Jakarta - Indonesia dinilai terus mengalami krisis kesejahteraan dengan jumlah orang miskin mencapai puluhan juta orang. Tercatat sebanyak 32,5 juta orang masih berada pada level kemiskinan ekstrim pada tahun 2009.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Revrison Baswir dalam sambutannya pada acara Deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), di gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba, Jakarta, Selasa (9/2/2010).

"Selama beberapa tahun terakhir terjadi berbagai krisis yang dialami bangsa ini, termasuk krisis kesejahteraan dimana telah terjadi kemerosotan kesejahteraan rakyat, kehancuran lingkungan, dan degradasi moral," ungkapnya.

Menurut Revrison, saat ini kehidupan kaum petani yang merupakan golongan mayoritas di Indonesia, taraf hidupnya masih berada pada tingkat kemiskinan. Pendapatan para petani, lanjutnya, hanya sebesar Rp 1,527 juta per kapita per tahunnya, atau hanya mencapai Rp 4.365 per hari.

"Kaum petani cenderung dipinggirkan. Sumbangan usaha tani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga merosot dari 36,2% pada tahun 1980-an, tinggal 13,6% pada tahun 2000-an," ungkapnya.

Dilihat dari kondisi rata-rata kepemilikan lahan, tambah Revrison, rumah tangga petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 10,8 juta keluarga pada tahun 1993, menjadi 13,7 juta keluarga pada tahun 2003 dan diperkirakan menjadi 15,6 juta di tahun 2008.

Selain kaum petani, ungkap Revrison, degradasi kesejahteraan juga menimpa kaum buruh yang semakin terhimpit dalam kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibel.

Penyusunan regulasi perburuhan yang liberal menyebabkan minimnya perlindungan terhadap kaum buruh dari ancaman pemecatan, upah rendah, dan kondisi kerja yang buruk. Kesejahteraan buruh yang menurun seiring terlihat dari upah yang sangat rendah, hanya berkisar 5-6% dari biaya produksi.

Revrison juga mengungkapkan permasalahan lain yang menimpa negara ini yaitu angka pengangguran yang tinggi. Hal ini disebabkan menurunnya kinerja sektor industri nasional akibat kebijakan liberalisasi di sektor industri nasional. Tidak hanya itu, ujarnya, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi yang berlebihan juga terus memakan korban jiwa.

"Ini terindikasikan dengan berbagai bencana ekologi seperti banjir, tanah longsor, penangkapan sumber daya perikanan yang belebihan dan kebakaran hutan, pencemaran air, sungai, dan udara," tegas Revrison.

(nia/dnl)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• Kemiskinan dan Pengangguran Tak Turun, Pemerintah Salahkan Krisis Global
• BPS: Kemiskinan Terancam Meningkat di Kuartal I-2010
• LIPI: Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Tidak Efektif