• Minggu, 05/09/2010 16:12 WIB
  Jamu RI Kalah Pamor dengan Jamu Malaysia
• Minggu, 05/09/2010 14:36 WIB
  Mulai November 2010, Jawa-Bali Dapat Tambahan Daya 330 MW
• Minggu, 05/09/2010 12:58 WIB
  Fauzi Bowo : Jangan Terlalu Mudah Bawa Sanak Saudara Adu Nasib di Jakarta
• Minggu, 05/09/2010 12:28 WIB
  Industri Jamu Resah Maraknya 'Jamu' Oplosan
• Sabtu, 04/09/2010 17:08 WIB
  Puncak Mudik Selasa, ASDP Kerahkan 28 Kapal Ferry
• Sabtu, 04/09/2010 16:04 WIB
  Penjual Parsel Cikini Mengaku Bebas Makanan Kadaluarsa

Jumat, 19/03/2010 17:46 WIB
Pemerintah Tak Sanggup Biayai Infrastruktur Sendirian
Ramdhania El Hida - detikFinance

Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN untuk memenuhi pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Karena porsi pendanaan infrastruktur dari APBN hanya sebesar 17%.

"Jangan pembangunan infrastruktur itu terpaku pada APBN," ujarnya saat bincang bersama wartawan di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (19/3/2010).

Untuk pembangunan infrastruktur tersebut, Hatta menyatakan pemerintah sudah sangat siap untuk menggandeng swasta (Public Private Partnership/PPP) melalui pendanaan Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dalam skema PPP itu, pemerintah akan memberikan hak istimewa terhadap inisiator proyek PPP. Hak istimewa tersebut berupa prioritas untuk mengerjakan proyek meskipun harga yang ditawarkan saat lelang lebih tinggi dibanding dengan kompetitor.

"Program ini diharapkan jadi yang diminati investor. Proyek pembangunan infrastruktur bisa lewat loan (pinjaman), kita akan kembangkan skema PPP," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Hatta, program tersebut diharapkan bisa menjadi penarik investor sehingga pembangunan negara tidak selalu tergantung APBN.

"Yang komersial bisa didorong ke swasta termasuk kereta api di Kalimantan Timur," tukasnya.

(nia/dnl)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga :

• Menhut Ajukan Rp 3 Triliun di APBN-P 2010 Untuk Rehabilitasi Hutan
• Sri Mulyani: Negara dengan APBN 'Berdarah-darah' Butuh Menkeu Nekat
• BPS: Kenaikan TDL 15% Tak Banyak Pengaruhi Inflasi